Banggai — Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai melaksanakan Operasi Wirawaspada pada tanggal 9 hingga 10 April 2026 dengan menyasar sejumlah perusahaan di wilayah Kabupaten Banggai dan sekitarnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian, khususnya terkait keberadaan dan aktivitas Warga Negara Asing (WNA).

Pada Kamis, 9 April 2026, tim memulai kegiatan dengan mengunjungi PT Eco Coco Product (PT ECP). Dalam kesempatan tersebut, tim melakukan pendataan terhadap jumlah tenaga kerja asing serta memeriksa kelengkapan dokumen keimigrasian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, perusahaan tersebut mempekerjakan 2 (dua) orang WNA asal Paraguay dengan dokumen yang sesuai.

Selanjutnya, tim bergerak menuju PT Bintang Sarana Tambang yang berada di wilayah Siuna, Kecamatan Pagimana. Di lokasi ini, tim menemukan 1 (satu) orang WNA asal Tiongkok. Tim kemudian melakukan pemeriksaan lapangan (ceklap) guna memastikan kesesuaian antara aktivitas yang dilakukan dengan izin tinggal yang dimiliki.

Kegiatan dilanjutkan pada Jumat, 10 April 2026. Pada pukul 09.00 WITA, tim menuju wilayah Luwuk Timur dan melakukan pengawasan di PT Kelapa Asia Jaya (PT KIJ). Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak perusahaan, diketahui terdapat 7 (tujuh) orang WNA asal Tiongkok yang bekerja di perusahaan tersebut. Seluruh WNA tersebut diketahui merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang masih berlaku.

Operasi kemudian dilanjutkan ke PT Lautan International Jaya (PT LIJ) sebagai lokasi terakhir dalam rangkaian kegiatan pengawasan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai, Rangga Putra Yudha Asmara, menyampaikan bahwa kegiatan Operasi Wirawaspada merupakan langkah konkret dalam memastikan keberadaan dan kegiatan WNA di wilayah kerja tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Operasi Wirawaspada ini merupakan bentuk komitmen kami dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, guna memastikan seluruh aktivitas WNA berjalan sesuai dengan aturan keimigrasian. Kami juga terus mendorong pihak perusahaan untuk proaktif dalam melaporkan dan memastikan legalitas tenaga kerja asing yang dipekerjakan,” ujarnya.

Beliau juga menambahkan bahwa pengawasan keimigrasian akan terus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sebagai upaya menjaga ketertiban serta mendukung stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Banggai.

JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mulai memberlakukan kebijakan Bekerja dari Rumah (Work From Home/WFH) pada hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas dukungan manajemen dan/atau tugas administratif. Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2026, serta berlaku mulai Jumat (10/4/2026).

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa kebijakan ini untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan energi secara lebih efisien, serta menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berorientasi jangka panjang.

“Kami memastikan bahwa operasional layanan keimigrasian tidak akan terganggu. WFH diperuntukkan bagi ASN yang melaksanakan tugas dukungan manajemen. Untuk petugas layanan ataupun yang melakukan pengawasan keimigrasian, tetap bekerja sebagaimana biasa,” ujar Hendarsam pada Rabu (8/4/2026).

ASN yang tetap bertugas seperti biasa di hari Jumat meliputi seluruh personel yang bertugas di Kantor Imigrasi (pelayanan paspor dan izin tinggal), tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) di bandara internasional, pelabuhan, dan pos lintas batas negara, serta unit intelijen dan pengawasan keimigrasian.

Ditjen Imigrasi juga melakukan pengawasan ketat terhadap efektivitas kerja pegawai yang menjalankan WFH. Setiap atasan langsung diwajibkan memantau hasil kerja harian guna memastikan produktivitas tetap terjaga meskipun tidak berada di kantor secara fisik.

Sebagai penutup, Hendarsam Marantoko memberikan pesan bagi seluruh jajaran Imigrasi di seluruh Indonesia untuk tetap memprioritaskan kepentingan publik.

“Kepentingan masyarakat adalah prioritas utama. Saya menginstruksikan kepada seluruh kepala kantor wilayah, kepala kantor imigrasi, dan kepala rumah detensi imigrasi untuk memantau langsung di lapangan dan memastikan layanan tetap berjalan dengan cepat, transparan, dan tanpa hambatan. Pelaksanaan WFH tidak boleh sampai mengurangi kualitas pelayanan yang selama ini kita bangun,” pungkas Hendarsam.

Operasi Gabungan Pengawasan Orang Asing dilaksanakan di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, pada Senin, 06 April 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas antar instansi dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah tersebut.

Kegiatan ini melibatkan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai bersama perwakilan dari Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, serta didukung oleh lima instansi terkait, yaitu perwakilan POLRES Kabupaten Banggai Kepulauan, BAKESBANGPOL Kabupaten Banggai Laut, BIN Banggai Laut, BAIS Banggai Laut, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Laut.

Tim gabungan kemudian bergerak menuju Desa Bone Baru dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah WNA yang berada di beberapa penginapan. Dari hasil pemeriksaan dokumen berupa paspor, diketahui bahwa para WNA tersebut memiliki izin tinggal kunjungan wisata yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Pihak Imigrasi juga mengarahkan pemilik penginapan agar melaporkan setiap kedatangan WNA melalui aplikasi APOA serta membuat salinan dokumen perjalanan setiap tamu asing.

Selanjutnya, tim melanjutkan kegiatan pengawasan ke kawasan Pantai Desa Dodung. Setelah dilakukan pemantauan, tim menemukan satu orang WNA asal Estonia berinisial SV yang diketahui tinggal di atas perahu. Keberadaan yang bersangkutan kemudian menjadi perhatian petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Tim kemudian melakukan pemeriksaan dengan meminta dokumen paspor guna memastikan status izin tinggal yang dimiliki. Berdasarkan hasil pengecekan, diketahui bahwa WNA tersebut menyalahgunakan izin tinggalnya, sehingga selanjutnya yang bersangkutan dibawa ke Kantor Imigrasi Banggai untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banggai — Proses pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai masih kerap mengalami hambatan akibat hal-hal sepele, salah satunya adalah pemohon yang lupa membawa materai sebagai kelengkapan dokumen persyaratan.

Kejadian ini terjadi pada sejumlah pemohon yang datang untuk melakukan proses wawancara dan verifikasi berkas, namun tidak dapat melanjutkan tahapan karena dokumen yang membutuhkan materai belum dilengkapi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai menyampaikan bahwa kelengkapan dokumen menjadi faktor penting dalam memperlancar proses pelayanan keimigrasian. “Kami sering menemukan pemohon yang sudah datang sesuai jadwal, namun prosesnya tertunda hanya karena tidak membawa materai. Hal ini tentu sangat disayangkan karena bisa diantisipasi sejak awal,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa materai digunakan pada beberapa dokumen penting, seperti surat pernyataan yang menjadi bagian dari persyaratan administrasi dalam pembuatan paspor, termasuk surat pernyataan permohonan paspor baru, surat pernyataan orang tua atau wali, surat kuasa, serta surat keterangan paspor hilang atau rusak yang seluruhnya menjadi bagian penting dalam proses verifikasi administrasi.

Untuk menghindari kejadian serupa, pihak Kantor Imigrasi mengimbau masyarakat agar memeriksa kembali seluruh persyaratan sebelum datang ke kantor agar proses pembuatan paspor dapat berjalan lancar, efektif, dan tanpa kendala.

Jakarta – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyampaikan pokok-pokok pandangan serta langkah-langkah kebijakan strategis terkait dampak konflik global dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Nusantara II DPR RI, Kamis (2/4).

Rapat kerja ini secara khusus membahas berbagai isu strategis, meliputi dampak konflik global terhadap lalu lintas orang, kebijakan izin tinggal bagi warga negara asing, serta mekanisme antisipasi terhadap potensi masuknya pengungsi guna menjaga stabilitas keimigrasian nasional. Dalam paparannya, Menteri Agus menyampaikan bahwa pemerintah melalui jajaran imigrasi telah mengambil langkah-langkah konkret dalam merespons dinamika global tersebut.

"Hingga pertengahan Maret 2026, telah diterbitkan 795 Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) di berbagai kantor imigrasi dan 265 Orang Asing telah menerima fasilitas pembebasan overstay," ujar Agus Andrianto.

Agus menambahkan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah mengantisipasi potensi meningkatnya jumlah pengungsi sebagai dampak dari eskalasi konflik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Langkah antisipatif tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, peningkatan pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, serta penyusunan skema penanganan yang terintegrasi dan sesuai dengan ketentuan hukum nasional maupun internasional.

"Memang Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Protocol 1967 tentang Asylum Seeker. Namun, penanganan pengungsi dari Luar Negeri dilaksanakan berdasarkan hukum nasional khususnya UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri," ucap Agus Andrianto.

Lebih lanjut, Menteri Agus menegaskan bahwa kebijakan keimigrasian dalam situasi force majeure menunjukkan kemampuan negara dalam menghadirkan kepastian hukum, menjaga ketertiban administrasi, serta tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan secara proporsional.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan global, dengan tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara sekaligus memastikan sistem keimigrasian nasional tetap tangguh dan berkelanjutan.