LIANYUNGANG, CHINA – Delegasi Indonesia menegaskan pentingnya tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan dalam ASEAN+3 Forum yang berlangsung pada 17–19 September 2025 di Lianyungang, Provinsi Jiangsu, China. Forum ini diikuti seluruh negara anggota ASEAN beserta mitra Korea Selatan, China, dan International Organization for Migration (IOM).
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Irjen (Pol) RP Mulya. Dalam pidatonya yang berjudul “Shared Security and Integrated Development – Advancing Regional Migration Governance”, ia menekankan bahwa migrasi harus dipandang sebagai jembatan antara keamanan dan pembangunan. “Jika dikelola dengan baik, migrasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Namun jika tidak terkendali, ia dapat menimbulkan instabilitas, perdagangan orang, hingga kejahatan lintas negara,” tegasnya.
Menurut Mulya, tantangan migrasi di kawasan Asia Tenggara membutuhkan respons kolektif. Ia menyebut empat isu utama yang harus ditangani bersama: kejahatan transnasional yang memanfaatkan jalur migrasi, celah keamanan di perbatasan, krisis migrasi seperti pengungsi Rohingya, serta kerentanan pekerja migran terhadap eksploitasi. Untuk itu, ASEAN+3 perlu mengharmonisasi kebijakan, memperkuat perlindungan pekerja, dan meningkatkan operasi bersama dalam penegakan hukum.
Pada sesi paralel, delegasi Indonesia juga menyampaikan pandangan dalam subforum bertema “Promoting Mutually Beneficial Cooperation in Jointly Addressing the Risks and Challenges of International Migration Governance in the New Era.” Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menekankan pentingnya kerja sama yang saling menguntungkan, partisipasi masyarakat sipil, serta penggunaan teknologi modern untuk mengelola arus migrasi.
Mulya juga menyampaikan komitmen Indonesia sebagai Global Compact for Migration Champion Country. Ia menjelaskan bahwa pengalaman Indonesia menunjukkan manfaat nyata dari kebijakan migrasi yang selaras dengan agenda global, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 10.7 tentang migrasi yang aman, tertib, dan teratur.
Selain menyampaikan pidato, delegasi Indonesia menjalin komunikasi bilateral dengan Wakil Menteri National Immigration Administration China selaku tuan rumah. Mulya menyampaikan salam hangat dari Indonesia dan harapan agar kerja sama kedua negara di bidang migrasi semakin erat.
Forum ini ditutup dengan penegasan komitmen negara-negara peserta untuk memperkuat mekanisme kerja sama, termasuk wacana pembentukan Working Group on Migration permanen di tingkat ASEAN+3. Melalui mekanisme ini, implementasi kebijakan dan respons terhadap tren migrasi baru diharapkan dapat lebih cepat dan adaptif.
“Indonesia percaya, dengan kepercayaan dan kerja sama, kita dapat membangun kawasan yang aman sekaligus sejahtera, di mana migran terlindungi, perbatasan aman, dan pembangunan inklusif dapat terwujud,” ujar Mulya dalam sesi penutup.
Forum ASEAN+3 kali ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan peran aktif dalam tata kelola migrasi kawasan. Partisipasi Indonesia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung visi ASEAN dan agenda internasional menuju tata kelola migrasi yang manusiawi, adil, dan berkelanjutan. (prv)
